otonomi nyata adalah. Otonomi Formal 3. otonomi nyata adalah

2. Baca juga: Pengertian Desentrasliasi, Bagian, dan Tujuannya. Lebih Realistik. Prinsip. 5 Dari pengertian-pengertian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah hak yang diterima oleh pemerintahan daerah untuk mengatur. jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud. C. Diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan. “1. mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan danPrinsip Otonomi Nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. · Otonomi Nyata, yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus "rumah tangganya". b. 1. Asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk. daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab". Dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. banyak kata sekaligus, sistem hanya akan mencari kata yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Prinsip otonomi daerah harus focus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu. penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Arbitter Arbitter prinsip otonomi nyata adalah otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah. Otonomi daerah merupakan kebijkan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dan kepetingan masyrakatnya secara mandiri berdasar peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar perundang-undang pusat yang sudah berlaku. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama. Prinsip Otonomi Daerah . Guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. 2. 3. 2. Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi. kekhasan daerah. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Variabel-Variabel yang Terkait dengan Otonomi Daerah BAB 1 . Penegasan semangat otonomi daerah semakin nyata dengan diterbitkannya UU No. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan . Hak otonomi daerah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 20/10/2020 Mulyono Sri Hutomo. Prinsip ini menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan pada tugas, wewenang, dan juga kewajiban yang telah ada secara nyata. menghasilkan manfaat nyata, pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong. Sistem Rumah Tangga Daerah sistem rumah tangga adalah tatanan yang bersangkutan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata. Konsep Otonomi Seluas-luasnya, Nyata dan Bertanggungjawab adalah Solusi Terbaik Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. bertanggungjawab. 3. Administrasi. 9 Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. Syarat – syarat dari otonomi pelayanan kebidanan meliputi : 1. Berikut adalah prinsip otonomi daerah,. Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. 22 tahun 1999. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Makalah Otonomi Daerah Adalah : Pengertian, Tujuan, Prinsip, Dasar Hukum dan Contohnya Lengkap - Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur. Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah un-tuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di da-erah. Berikut prinsip otonomi daerah: 1. n yang . Otonomi yang bertanggung jawab d. Menurut Encyclopedia of Social Science, otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self sufficientcy of social body and is actual independence. Menurut Undang-Undang No. Selanick 1992, melihat otonomi sebagai salah satu strategi untuk menjaga integritas suatu lembaga di mana nilai-nilai dan. Menurut Undang – undang No. Dana perimbangan terdiri atas tiga sumber dana yang berkaitan dan saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, tiga sumber tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan DanaMenurut M. Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang disertai dengan pertanggungjawaban Daerah sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan dan hak yang lebih luas kepada Daerah. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenisRumusan kebijakan utama yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah pasal 18 UUD 1945. Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap criteria mutu yang ditentukan, untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak. Salah satu contoh otonomi daerah di. Pengertian otonomi nyata adalah kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Otonomi daerah yang luas adalah keteluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang. Struktur 5. Prinsip ini bermakna sistem penyelenggaraan harus sesuai maksud dan tujuan dari pemberian. Prinsip. Pemahaman Otonomi Daerah 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban. terciptanya pemerintahan yang efesien. Prinsip yang diterapkan pada Otonomi Nyata ini adalah memberikan wewenang terhadap sebuah Daerah didasari oleh kewajiban tugas yang sudah ditentukan. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Kekayaan alam dan budaya ini sudah semestinya dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan segera dan berkelanjutan. 3. Prinsip otonomi nyata. Otonomi nyata : Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenngan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. 2. Kemudian setiap waktu daerah dapat meminta. Menurut Sarundajang (1998), otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan namous berarti hukum atau peraturan. Prinsip otonomi daerah – Otonomi daerah merupakan penyerahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat pada daerah otonomi untuk mengurus urusan pemerintahannya. Otonomi yang luas c. 3. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas,. luas, nyata, dan bertanggung jawab. J Franseen. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah, ke tiga prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan. Prinsip Otonomi Nyata. Asas ini mengandung arti bahwa otonomi dilandasi oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang ada untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam urusan urusan, serta memiliki. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing. 3. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. 22 Tahun 1999 sudah banyak yang dicapai, lakukanlah telaah terkait dengan solusi nyata kita sebagai masyarakat untuk menanggulangi hambatan pelaksanaan otonomi daerah (Pixabay/Pexels)Menurut Bagir Manan Otonomi adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Prinsip otonomi. 1 Otonomi Daerah . Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya. Otonomi yang bertanggung jawab. Pembahasan: Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban Otonomi yang nyata. Tujuan. 2) Prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untukmenangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah-. Nyata, dalam arti otonomi daerah secara nyata diperlukan namun harus sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif yang ada di daerah. Menurut Encyclopedia Of Social Scince Otonomi daerah adalah hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. BAB II. Dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Terdapat 3 (tiga) ajaran, yaitu: (1) Rumah tangga materiil; (2) Rumah tangga formal; dan (3) Rumah tangga riil. No. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga. 5 PERSPEKTIF. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya lahir sejak UU No. Kemudian pengertian otonomi yang bertanggung jawab adalah. Prinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip Otonomi Nyata. UU 22/1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sementara itu otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan. BACA JUGA: Buka Rakernas APPSI, Wapres Ma'ruf Amin Singgung Praktik Jual Beli. tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undanga. Hal ini diterapkan, agar daerah yang diberi wewenang tersebut dapat tumbuh berkembang. Prinsip otonomi keluasan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya mencakup segala hal atau segala bidang kecuali politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, yustisi, moneter, fiksal dan agama adalah a. Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Cet. Otonomi Formal 3. Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat. Dalam makna sempit, otonomi memiliki. ÐÏ à¡± á> þÿ ˆ Š þÿÿÿ. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah adalah Otonomi Daerah yang luas, nyata dan. Hum (2021), pemerintah daerah adalah daerah otonom yang bisa menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya dan mendapat hak untuk mengatur kewenangan. adalah pola pemerintahan sendiri. Otonomi Daerah. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Tanggung Jawab. Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab (Otonomi Daerah bertingkat). Prinsip Otonomi Nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama. Prinsip otonomi seluas-luasnya yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu, bukan berarti bebas tanpa batas namun berdasarkan pada prinsip bertanggung jawab dan diiringi juga dengan prinsip otonomi yang nyata. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3 minutes. Otonomi daerah merupakan isu menarik bila kita amati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyususn format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Realistis Kinerja layanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan, untuk melihat standar. Otonomi luas adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan Iain-Iain yang di. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Otonomi yang Nyata. Sedangkan prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Jawaban pada kurun waktu lebih satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ⚫ mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Perubahan paradigma ini merupakan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing dan. c. Otonomi yang. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari. Kabupaten/kota adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Prinsip otonomi nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa: 11. Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. KOMPAS. sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009). Pokok pikiran dalam penyusunan UU No. Dalam sistem. Hak otonomi dalam rumah tangga formal adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. 1 Otonomi dalam Pelayanan Kebidanan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus sedangkan kewenangan mengurus tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Nyata. Contohnya adalah penugasan yang diberikan pemerintah provinsi kepada daerah kota, kabupaten, dan desa untuk menyelesaikan tugas yang sudah jadi wewenang provinsi. Prinsip ini bermakna sistem penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang. otonomi khusus, otonomi riil, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban. Dengan demikian. Prinsip ini menekankan adanya hak atau wewenang pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya dengan berdasarkan pada seluruh tugasnya yang secara nyata memang telah ada. Desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom, dan dekonsentrasi menjadi. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat. 3. Periode Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. Adanya otonomi daerah ini adalah cara pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk bertanggung jawab dan berkontribusi nyata dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Otonomi yang Bertanggung Jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban. Berdasar pada UU No. nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Burkens berpendapat bahwa Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (vrijheid en zelfstandigheid) untuk mengatur dan mengurus sebagian. 1 pt. TRIANA SEPTIANTI P, M. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskan nasional. Prinsip Otonomi Nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. Di samping otonomi yang luas, dianut pula dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 otonomi nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. 88. Prinsip Otonomi Nyata. Otonomi Nyata Otonomi nyata adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembangan didaerah yang berpotensi dengan khas. B. jawab. 2 kekhasan daerah.